Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Di negara Indonesia terdapat dua jenis sistem perekonomian yang pernah dilaksanakan, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Menjalankan sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando, memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi tersebut yaitu jenis perekonomian ini terlalu merugikan dan liberal di satu pihak, kemudian terlalu bersifat komando di pihak lain.

Hal tersebut telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan kehidupan dalam berbangsa Indonesia pada saat menyatakan kemerdekaan, benar – benar perlu dilaksanakan secara konsekuen. Sistem ekonomi Pancasila, dicetuskan oleh Prof. Dr. Mubyarto. Beliau menggagas ekonomi Pancasila dalam suatu ceramah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta, pada bulan November 1980.

Mubyarto menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi komunis yang dinamakan dengan Marxis.

Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang khas atau berjati diri bangsa Indonesia yang digali dan dikembangkan berdasarkan kehidupan ekonomi riil atau real – life economy, rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila berpijak pada kombinasi antara gagasan – gagasan normatif dan fakta – fakta yang bersifat empirik yang telah dirumuskan oleh bangsa Indonesia dalam wujud sila – sila dalam Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, dan pasal – pasal (ekonomi) Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27, 33, dan 34.

Simak juga: Pengertian, Tujuan dan 4 Faktor Produksi (Alam, Tenaga Kerja, Modal, Manajerial)

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada sila – sila dalam Pancasila yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik atau ber – Ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Boediono dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pancasila yang mengkaji tentang masalah pengendalian makro dalam ekonomi Pancasila, membahas tentang bagaimana corak dari cara – cara pengendaliannya. Permasalahan makro yang dibahas dalam buku ekonomi Pancasila, dibatasi pada permasalahan makro dalam jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran.

Boediono menonjolkan lima ciri dari perekonomian Pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan masalah ekonomi makro, ditambah dengan cara pengendaliannya. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1. Memandang manusia secara utuh. Artinya “…manusia bukan merupakan economic man, melainkan juga social dan religious man” dan sifat manusia yang terakhir ini bisa dilambangkan setaraf dengan sifat yang pertama yaitu sebagai motor penggerak dalam kegiatan duniawi yaitu ekonomi.
  2. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu “perekonomian nasional” yang tangguh. Konsep perekonomian naisonal ditafsirkan sebagai pemupukan ketahanan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh, dan terhormat di arena internasiona dan yang didasarkan atas solidaritas dan harmoni dalam negeri.
  3. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi yang dicerminkan dalam cita – cita koperasi
  4. Adanya “kehendak sosial yang kuat ke ara egallitarianisme atau kemerataan sosial”
  5. Peranan dominan dari koperasi, bersama dengan perusahaan – perusahaan negara dan perusahaan swasta.

Boediono kemudian menarik implikasi dari ciri – ciri tersebut untuk permasalahan dan pengendalian makro, kemudian menyimpulkan bahwa inflasi yang terjadi karena ciri desentralisasi dari suatu ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila terdapat stabilitas ekonomi yang lebih baik disebabkan adanya keempat ciri lain tersebut. Dalam ekonomi Pancasila, patriotisme dan tindakan – tindakan yang lain yang biasanya dinilai bukan instrumen dalam kebijakan ekonomi, dapat berperan penting dalam pengendalian makro.

Para pelaku sistem ekonomi Pancasila lebih responsif erhadap hal tersebut dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang dilandaskan pada materialisme saja. Sistem ekonomi Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau gotong – royong membangun jalan.

Referensi:

Widjajanta, B., dan Widyaningsih, A. 2007. Mengasah Kemampuan Ekonomi untuk Kelas X SMA/ MA. Bandung: Citra Praya.

Materi lain: