Perkawinan PNS, Syarat, Poligami dan Sanksi

Perkawinan adalah suatu hal yang diidamkan oleh setiap orang dewasa, termasuk seorang PNS. Kali ini, kita akan membahas mengenai perkawinan PNS atau perkawinan pegawai negeri sipil. Di dalamnya akan dibahas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, laporan perkawinan, perkawinan PNS lebih dari satu atau poligami PNS, serta sanksi -sanksi yang terkait.

Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) telah ditentukan bahwa: “Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah  tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

DASAR HUKUM PERKAWINAN PNS

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil.
  2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990  tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Azas – azas atau prinsip – prinsip yang berkaitan dengan perkawinan

  1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;
  2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menganut azas monogami.
  4. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
  5. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;
  6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

LAPORAN PERKAWINAN

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS yang duda / janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri :

  1. Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan  untuk tata naskah masing-masing instansi.
  2. Pas foto isteri/suami ukuran 3×4 cm sebanyak 3 lembar
  3. SANKSI

PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

SYARAT PNS PRIA POLIGAMI

PNS Pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan PNS wanita yang tidak boleh berpoliandri serta tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami. Namun, untuk seorang PNS Pria yang akan berpoligami, ada syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut.

Syarat PNS Pria Yang Akan Beristri Lebih dari Seorang

  1. PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajib mendapat izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
  2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
  3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
  4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
  5. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

Syarat alternatif (salah satu harus terpenuhi)

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani.
  2. Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun.

Syarat komulatif (semua harus terpenuhi)

  1. Ada persetujuan tertulis secara iklas dari isteri dan disahkan atasannya.
  2. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup.
  3. PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya.

SANKSI

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:

  1. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
  2. Tidak melaporkan perkawinanya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
  3. PNS Wanita Tidak Diijinkan Menjadi Isteri Kedua,  Ketiga,  Keempat:
  4. PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
  5. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.

PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi V angka 3SE BAKN No. 08/SE/1983.

PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.

Larangan PNS tentang pernikahan:

  1. Hidup Bersama Di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah
  2. PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS, apabila :

  • Melakukan perceraian tanpa memperoleh  izin lebih dahulu dari Pejabat;
  • Beristeri lebih dari  seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
  • Menjadi isteri  kedua/ketiga/keempat dari PNS;
  • Menjadi isteri kedua/ketika/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
  • Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh Pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.

Referensi :

  1. Widjaja, A.W. 1986. Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.
  2. Saufa. 2014. Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Saufa.

Materi lain:

Indah

Indah

Jika seorang pns laki laki membangun rmh tangga tanpa sepengetahuan siapa pun dan telah mempunyai ank…dan akn berencana menikah secara sah…stlh punya ank…apa lgsung dijatuhi hukuman? Di pecat…sementara sudah punya anak…apa kah krn sepergi itu…jika tdk secepatny di tinggalkan hubungan di luar nikah itu maka di pecat…laki laki ini terpaksa harus memilih donk antara anak dari istri yg tdk sah lalu mengabaikanny dan tdk dinafkahi lge atau melanjutkan pns dengan melupakan ank dari istri tdk sah….apakah adil untuk anak itu….bgaimn sekolh bgaimn mendapat kebutuhan….apalage jika istri gelap ini punya penyakit dan tidak akan mampu menghidupi diriny dan ank ny apa seorg pns laki laki harus tetap membuang hubungan itu tuk mempertahankanny???? Sampai disitu dlu pertanyaan saya….terimakasihh

Nanda

Nanda

Apakah anggota TNI/Polri yg menikah lagi tanpa seijin istri pertamanya (secara hukum negara masih istrinya). Karena sudah d talak Menurut agama masih bisa menuntut menurut hukum UU pernikahan ini? Dan apakah sanksi terberat nya?

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Jika berdasarkan hukum negara, hukum yang dijadikan rujukan tetap hukum yang berlaku dan disahkan berdasarkan Undang-Undang ya.
Jadi, jika sudah ditalak menurut hukum agama, seharusnya tetap diurus perceraiannya sesuai UU berlaku sehingga perceraiannya sah.
Jika memang terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terkait pelanggaran yang bisa dikenai hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Semoga membantu.

Juli

Juli

Jika seorang PNS mempunyai istri (PNS), sedangkan sang istri tidak melayani suaminya dengan semestinya padahal kondisi sang istri sehat jasmani dan rohani.

Apakah boleh suami dari sang istri tersebut menikah lagi dan menceraikan istri pertamanya? Dan apa syarat serta kewajiban sang suami jika sudah menceraikan si istri tersebut?
Itu saja pertanyaan nya, mohon jawaban nya 🙏🙏

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Bisa dilakukan dengan prosedur seperti perceraian dan pernikahan masyarakat sipil pada umumnya. Yakni, bisa bercerai dengan istri terlebih dahulu, mengurus surat menyurat perceraian lalu dikirimkan untuk laporan bagi PNS, baru kemudian si suami bisa menikah lagi dengan prosedur pernikahan biasa.

Riky

Riky

Sy mau taxa..klw org tua kita ya di katakan ayah kita..anakx sendiri yg dpt dia selingkuh..ayahx ini seorang pegawai negri..krn malu dia pinda tugas..tdk lmakemudian anak ini mendengar berita sang ayah menggugat ibu cerai.krn sang ayah puxa anak laen dr perempuan simpananx..sang anak tdk ingin kasiant org tuax hrus pisa..adakh cara bisa agar anak itu bisa batalkan cerai yg bisa hakim terimah..klw memang tdk ada jalan..sapa tau ada uu yg bisa mencebloskan sang ayah itu kepenjara..bknx anak jengkel..sapa tau dng jln itu bisa sadar sang ayah..tolong bantu ya..sy pengen saran.mksh

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Jika gugatan masih diajukan, berarti masih bisa dicabut karena belum ada keputusan hakim, keputusan hakim yang sudah ditetapkan juga masih bisa diajukan banding.

Akan tetapi, untuk kasus perselingkuhan sendiri, apalagi sampai memiliki anak, berarti sudah terjadi perzinahan dan bisa dihukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284. Sedangkan jika perzinahan dilakukan oleh seseorang berstatus Pegawai Sipil Negara (PNS), selain hukuman pidana, pelaku juga dikenai sanksi disiplin berat, karena pelaku melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 6, yang menyebutkan bahwa setiap PNS wajib “menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.”

Semoga segala masalah dan urusannya bisa dimudahkan dan mendapat jalan keluar terbaik dari Tuhan YME.

Muhammad Idris

Muhammad Idris

PP 10 Tahun 1983 sudah harus ditinjau kembali karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan menyebabkan terjadinya masalah tersembunyi seperti fenomena gunung es,..yg saya maksudkan terkait larangan bagi pns wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dari pns pria, sementara dibolehkan untuk pria non pns, ini adalah sebuah ironi jika dikaitkan dengan kewibawaan pns. seharusnya ditetapkan terbalik. sangat tidak adil bagi pns wanita, bgm kalau secara terpaksa pns wanita jd janda sementara yg dipercaya bisa hidup bersamanya adalah pns pria yg memenuhi syarat untuk berpoligami? apakah tidak lebih merendahkan wibawa pns wanita membolehkan jd istri kedua, ketiga dan keempat dr pria non pns???seharusnya tetap diperbolehkan dengan syarat yg ketat, agar rasa keadilan tetap terlindungi, …bukankah jodoh, ajal dan rezeki adalah ketentuan dr Allah SWT???

Efrida

Efrida

Saya mohon izin untuk bertanya, seorang wanita sebelum jadi PNS dia sudah single parent dari pernikahan siri, dan selama jadi PNS wanita tersebut tidak mendapatkan tunjangan anak setelah 6 tahun baru PNS wanita menikah secara hukum yang ada buku nikahnya. PNS ini melaporkan pernikahan ini di instansi terkait PNS wanita bekerja untuk mendapatkan tunjangan anak dan suami dari suami sahnya yang ada buku nikah. Anak yang dari pernikahan sirih tidak dimasukin untuk mendapat tunjangan anak . Pertanyaan saya, apakah status PNS wanita ini bisa dapat hukuman disiplin berat sesuai peraturan pemerintah no 45 tentang perkawinan, yang dibilang melanggar pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1. Mohon untuk dibantu, sebelumnya terimakasih….

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Tidak dikenai hukuman Kak, karena sudah sah dan tidak ada bukti fisik atau yang melapor untuk sanksi..

dennis

dennis

assalamuailaiukum izin pak saya ingin menayakan jika apakah boleh seorang suami PNS menikah lagi walaupun hanya ada surat pernyataan bercerai yang ditanda tangai oleh suami istri dan suami pindah ke agama lain /mualaf , jika tidak boleh apakah sangsinnya pak, terimakasih wassalam.

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Waalaikumsalam,
aturan kepegawaian PNS memang cukup rigid Pak. Jadi, setiap prosedur harus dipatuhi, termasuk proses pernikahan dan perceraian karena hal tersebut juga berhubungan dengan tunjangan dan lainnya. Sanksi dapat menyesuaikan tingkat pelanggaran dan akan ditentukan oleh atasan.

Riski

Riski

Saya mohon izin untuk bertanya, seorang wanita sebelum menjadi PNS dia sudah memiliki anak tapi belum menikah (single parent)
Apakah bisa di terima sebagi ASN apabila lolos tahap SKB? Bagaimana dengan tahap pemberkasan?Terima kasih

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Apabila anak tersebut memiliki dokumen resmi, dapat didaftarkan kak.

Riski

Riski

Didaftarkan setelah lolos menjadi PNS kah kak? Dokumen resmi yg dimaksud itu akta kelahiran saja kah? Atau harus dengan kartu keluarga yg beranggotakan ibunya dan anaknya? Untuk akta kelahiran atas nama ibunya saja? Dokumennya apakah bisa diurus setelah ibunya diterima sebagai PNS? Untuk tahap pemberkasan bagaimana Pak? Apakah bisa masih menggunakan dokumen lama (KK yg sama saat pendaftaran, yg tidak ada anaknya dalam KK) saat pemberkasan? Minta tolong, mohon dijelaskan secara detail dengan segala ketentuannya admin tentang kasus ini dari ketika lolos seleksi kompetensi bidang, tahap pemberkasan, dan selanjutnya hingga tahap pendaftaran sang anak. Terima kasih banyak Admin 🙏

untung prasetiyo

untung prasetiyo

saya telah menikah lagi yang kedua secara SIRI, tetapi saya belum menceraikan secara sah istri pertama, tapi cerai secara agama dan ada surat kesepakatan cerai antara kedua belah pihak. apakah krn kesalahan tersebut dapat di berhentikan tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN?……… Mohon balasannya karena saya telah diberhentikan sebagai ASN.

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Keputusan biasanya tergantung pada pengadilan yang menilai berdasarkan bukti dan kronologi, Jika memang kesepakatan cerai dilakukan sebelum pernikahan kedua, artinya tidak ada poligami. Tapi memang sebagai ASN ada aturan untuk harus melaporkan perkawinan serta perceraian dengan batas waktu tertentu, karena hal ini juga berhubungan dengan tunjangan yang melekat pada gaji. Sehingga tidak memberi laporan juga bisa disebut sebagai pelanggaran. Tapi, kembali lagi keputusan final bisa berdasarkan pertimbangan.

Meri

Meri

Mhn izin bertanya pak. Teman sy seorg ASN wanita. Tlh mlkkn perceraian sesuai prosedur kedinasan. Namun ingin menikah lagi tapi tidak melakukan pemberkasan izin ke dinas. Intinya menikah seperti masyarakat umumnya. Pertanyaannya apakah setelah menikah nanti dia dpt melakukan pelaporan/pemberkasan pernikahannya ini ke dinas terkait pak ? Mhn penjelasannya pak, terima kasih 🙏

portal-ilmu.com

portal-ilmu.com

Iya Kak, pemberkasan bisa dilakukan segera setelah menikah, paling lambat 1 tahun dari tanggal pernikahan

Comments are closed.