Implikasi Otonomi Daerah dalam Ekonomi Global
Globalisasi mengantarkan berbagai wilayah di dunia pada ketergantungan ekonomi satu sama lain. Ini juga berlaku bagi Indonesia. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap tata ekonomi internasional adalah hal yang tak terhindarkan.
Meski demikian, sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh, Indonesia memiliki kemerdekaan politik dan sistem hukum yang demokratis. Ini memungkinkan Indonesia dapat menentukan masa depan sejarahnya sendiri.
Dalam hal ini, ketergantungan terhadap tata perekonomian internasional yang berorientasi kapitalistik dapat berjalan beriringan dengan gelombang demokratisasi. Tujuan nasional tetap dapat diakomodir dengan penciptaan good governance dan clean governance.
Melalui momentum reformasi, Indonesia telah melakukan transisi pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, pemerintah daerah mampu memegang kendali yang lebih besar dalam pengelolaan ekonominya sendiri. Bahkan, dalam era globalisasi sekarang ini, pemerintah daerah dapat berperan dalam ekonomi internasional melalui berbagai kebijakan ekonominya.
Implikasi otonomi daerah dalam ekonomi global
Dengan adanya otonomi daerah di era globalisasi ekonomi, memungkinkan adanya :
- Peningkatan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan dana alokasi umum di daerahnya
- Peralihan prioritas pembangunan dari sektoral ke regional
- Adanya peningkatan peran daerah dalam menghasilkan devisa
- Adanya kepastian besaran alokasi dana dengan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah
- Adanya fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas alokasi dana sesuai kebutuhan daerah
- Memungkinkan daerah meningkatkan pendapatan melalui sumber daya yang ada di daerahnya, seperti Pelabuhan, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya.
- Pengawasan yang lebih kuat di tingkat local melalui mekanisme check and balance
- Daerah dapat lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dana sehingga mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pemerintah pusat.
Implikasi otonomi daerah ini secara umum dapat membuat daerah dapat lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Ini sekaligus meningkatkan peran dan aktivitas pemerintah daerah dalam ekonomi nasional, hingga internasional.
Globalisasi perekonomian yang berlangsung secara massif di dunia ini memaksa semua pihak untuk siap bersaing sehingga dapat emncapai efisiensi, tak terkecuali bagi pemerintah daerah. Akibatnya,
pelaku-pelaku ekonomi yang paling efisienlah yang mampu bertahan dan berkembang.
Daerah-daerah yang mampu menciptakan tata kelola yang efisien untuk mengatur ekonomi daerahnya, akan mampu mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri, mengingat dunia yang semakin terintegrasi dan seolah-olah tanpa batas.
Untuk bisa mencapainya, pemerintah daerah harus mampu membuat skema kebijakan daerah yang tepat. Persaingan mencapai efisiensi harus bisa diwujudkan daerah dengan menyesuaikan pada potensi daerahnya. Kebijakan ini harus bersifat menyeluruh, meliputi berbagai kebijakan, yang tak terbatas pada perdagangan, kerjasama dan investasi asing langsung.
Pertimbangan Ekonomi Global dalam Kebijakan Pemda
Kebijakan pemerintah daerah harus mampu memenuhi kepentingan ekonomi daerah di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan daerah, meliputi :
- proteksi terhadap industri domestik. Perkara ini memang seringkali membingungkan pemerintah daerah. Kita harus memilih apakah harus mengutamakan kepentingan efisiensi dengan mengkonsumsi barang yang lebih murah dan berkualitas, atau memilih barang buatan dalam negeri untuk mewujudkan nasionalisme ekonomi.
- Domestic affairs yang perlu berorientasi pada perbaikan struktur dan mekanisme demi pencapaian efisiensi sekaligus memihak kepentingan rakyat banyak.
- Perbaikan struktur industri dengan usaha mengoptimalisasi daya saing, yakni melalui peningkatan kemampuan bersaing pengusaha lokal tanpa memberi proteksi.
- Kebijaksanaan aktif dalam perdagangan untuk mempromosikan ekspor dan membuka pasar global. Kebijakan ini diupayakan agar terjadi peningkatan daya saing pengusaha lokal untuk memperoleh devisa sebesar-besarnya melalui perdagangan bebas.
- Globalisasi produksi yang mampu membuka kesempatan untuk mengeksploitasi keunggulan komparatif ekonomi lokal, sekaligus guna meningkatkan ekspor non migas.
Misi Utama Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya, ada tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, meliputi:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat
- Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (public) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
