Kebijakan Fiskal: Konsep, Tujuan dan Instrumennya

Kajian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi makro. Dalam mengatur tata kelola kondisi ekonomi suatu negara agar berjalan sesuai yang diinginkan atau menjadi lebih baik, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mendukung, seperti dalam hal fiskal atau pun moneter.

Pada artikel kali ini, akan dibahas mengenai bagaimana konsep kebijakan fiskal, disertai dengan tujuan atau pun instrumen dari kajian tersebut.

Sejarah Kebijakan Fiskal

Sejarah kebijakan fiskal berawal di tahun 1930-an. Sebelum era tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya digunakan sebagai alat pembiayaan kegiatan pemerintah saja. Sementara pajak hanya digunakan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara.

Lalu, ketika tahun 1930-an terjadi depresi ekonomi besar-besaran yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Untuk mengatasi depresi ekonomi ini, pemerintah tidak lagi bisa menjalankan kebijakan moneter yang biasa dianjurkan untuk merangsang kegiatan individu atau sektor swasta.

Lalu sebagai usulan untuk menghadapi permasalahan ekonomi ini, Keynes mengajukan gagasannya lewat bukunya yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). Untuk mengatasi kondisi makroekonomi, pemerintah tidak hanya bisa memanfaatkan kebijakan moneter saja, melainkan juga dibutuhkan kebijakan lain.

Melalui buku inilah, kebijakan fiskal mulai dikaji secara lebih mendalam. Buku Keynes ini menjadi dasar dari perkembangan teori kebijakan fiskal selanjutnya. Selain itu, sejak kajian kebijakan fiskal ramai diperbincangkan para ahli ekonomi kala itu, peranan pemerintah juga menjadi sangat penting.

Konsep Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai suatu kebijakan penyesuaian dalam bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi negara tersebut (Rahayu, 2014:1).

Kebijakan fiskal dalam suatu negara adalah langkah-langkah pemerintah yang dilakukan dengan jalan mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi kinerja sistem ekonomi sehingga dapat memaksimumkan kesejahteraan ekonomi negara tersebut.

Kebijakan fiskal termasuk salah satu kebijakan dalam rangka mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan ekonomi terkait fiskal ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengarahkan kondisi perekonomian negara agar lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pendapat lain mengenai pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan pemerintah terkait pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ibrahim, 2013: 193).

Pengaturan dalam kebijakan fiskal ini menyangkut pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang dapat secara langsung mempengaruhi permintaan total sekaligus harga barang, sehingga pada akhirnya dapat menekan terjadinya inflasi.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terkait pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal ini termasuk dalam bagian kebijakan ekonomi makro.

Secara umum, pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan. Penentuan ini secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian negara secara umum.

Dalam tataran praktis, berbagai pilihan tersebut, dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Menurut John F. Due, terdapat tiga tujuan dari diterapkannya kebijakan fiskal suatu negara, yakni:

  1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki kondisi ekonomi negara.
  2. Untuk memperluas kesempatan kerja atau lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.
  3. Untuk menstabilkan harga barang-barang secara umum, khususnya dalam rangka mengatasi inflasi.

Adapun untuk melaksanakan kebijakan fiskal ini, digunakan instrumen kebijakan fiskal berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, pengaruh dari kebijakan ini juga dapat dirasakan pada sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, misalnya melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Surjaningsih dkk 2012 : 390).

Selain ketiga tujuan di atas, ada juga tujuan kebijakan fiskal lain, meliputi :

  1. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara
  2. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi
  3. Redistribusi pendapatan.

Dampak Kebijakan Fiskal

Dalam upaya pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Dampak dari implementasi kebijakan fiskal ini dapat dikelompokkan dalam dua hal, yakni dari sisi permintaan (demand side effect) dan dampak terhadap sisi penawaran (supply side effect).

Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran secara umum berimplikasi secara jangka panjang. Ini karena kebijakan fiskal yang berorientasi dalam meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi sehingga dampaknya lebih bersifat jangka panjang.

Sebagai contoh implementasi dari kebijakan fiskal dapat dilihat dalam kondisi resesi. Ketika resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu pulih tanpa adanya intervensi dari Pemerintah. Di sisi lain, kebijakan moneter juga tidak berdaya dalam usaha-usaha memulihkan perekonomian karena kebijakan ini hanya bergantung pada penurunan suku bunga.

Padahal, ketika kondisi resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan bisa sampai mendekati nol. kebijakan fiskal yang diterangkan melalui pendekatan Keynes dikatakan dapat menggerakkan perekonomian dengan jalan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Kebijakan ini dapat memberikan efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan bagi barang-barang konsumsi rumah tangga (Surjaningsih dkk, 2012 : 393).

Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan kebijakan fiskal dengan jalan melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak yang diambil dapat meningkatkan disposable income hingga pada akhirnya berdampak pada permintaan.

Dampak kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi suatu negara memang sangat luas. Pengambilan kebijakan fiskal dapat mengakibatkan perubahan terhadap kondisi dari berbagai indikator ekonomi.

Namun, secara umum, harapan terhadap pengambilan kebijakan fiskal pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif.

Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah salah satu bentuk interfensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian negara sekaligus untuk memaksimumkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang perekonomian.

Dalam perkembangannya, dikenal ada berbagai macam kebijakan fiskal. Pembagian kebijakan fiskal ini menggunakan dasar-dasar berikut :

  1. Pembiayaan fungsional (fungsional finance)
  2. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)
  3. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilization budget)
  4. Anggaran belanja seimbang (balanced budget approach)

Referensi :

  • Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. 2006. Aspek Dasar Ekonomi Mikro. Jakarta : PT Grasindo.
  • Rahayu, Ani Sri. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.
  • Surjaningsih, Ndari dkk. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Jakarta : BI, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2012
  • Warjiyo, Perry dan Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA

Materi lain:

Tinggalkan Balasan 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *