Konsep Pembangunan Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi
Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan dan infrastruktur yang baik di suatu negara akan mampu mendorong peningkatan ekonomi di negara tersebut. Sebab, ketersediaan infrastruktur dapat mempermudah arus perekonomian agar dapat melakukan ekspansi seluas mungkin, mengurangi biaya produksi hingga dapat menimbulkan efek multiplier.
Definisi Infrastruktur
Definisi infrastruktur dapat dipahami sebagai kebutuhan dasar fisik dari pengorganisasian sistem struktur yang dibutuhkan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat perekonomian berfungsi dengan baik.
Infrastruktur ini berbentuk teknis atau fisik sehingga dapat mendukung jaringan struktur seperti fasilitas berupa jalan, kereta api, waduk, tanggul, air bersih, kanal, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, bandara, pelabuhan.
World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait "social overhead capital". Lebih jauh "social overhead capital" ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam kontekstual pernyataan diatas dapat terlihat bagaimana infrastruktur memiliki peranan yang luas serta dianggap sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi.
Karakteristik infrastruktur adalah eksternalitas, baik positif maupun negatif dan adanya monopoli alamiah (natural monopoly) yang disebabkan oleh tingginya biaya tetap serta tingkat kepentingannya dalam perekonomian. Selain itu, infrastruktur juga bersifat non ekslusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rivalry (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu yang lainnya) serta umumnya biaya marginal adalah nol. Infrastruktur juga umumnya tidak diperjualbelikan (non tradable) (Henner, 2000).
Menurut Macmillan Distionary of Modern Economics (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Ecomics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.
Larimer (1994) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem. Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.
Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirchman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.
Manfaat Infrastruktur
Keberadaan infrastruktur bagi suatu daerah dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Adapun beberapa manfaat infrastruktur, meliputi :
- fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat
- mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat
- mendorong distribusi aliran produksi barang dan jasa
- mengembangkan wilayah dan output ekonomi
- mendukung kegiatan ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan.
- sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir.
- sebagai modal sosial masyarakat.
- memfasilitasi cakrawala masyarakat agar lebih terbuka.
- mempertemukan budaya antar masyarakat.
- mengikat dan menghubungkan antar daerah.
- melalui dukungan Ketahanan Pangan, dapat memberikan rasa aman akan tercukupinya kebutuhan dasar.
Dari berbagai manfaat infrastruktur ini, dapat diketahui bahwa selain perannya dalam sektor ekonomi, infrastruktur pekerjaan umum memiliki peran vital dalam mendukung sektor lain yang juga penting dalam kesejahteraan masyarakat.
Dampak pembangunan infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi daerah memang jelas adanya. Fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu wilayah berjalan seiring dengan adanya perkembangan output ekonomi. Ini berarti secara langsung, infrastruktur dapat berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi secara positif.
Kondisi ini juga diamini oleh World Bank (1994) yang menyatakan bahwa peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berasosiasi dengan adanya peningkatan PDB sebesar 1% pula. Artinya, semakin besar pembangunan infrastruktur, semakin besar pula potensi peningkatan PDB.
Program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur memang memiliki potensi lebih besar untuk sukses. Sebagai gambaran, peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sudah banyak dibuktikan oleh USA dengan program New Deal oleh Presiden Roosevelt.
Program yang dijalankan pada saat resesi di USA tahun 1933 ini dilakukan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara signifikan. Hasilnya, program ini mampu meningkatkan ekonomi secara signifikan serta membuat lebih dari 6 juta penduduk dapat bekerja kembali.
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial
Infrastruktur dapat dibedakan dalam dunia jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi serat yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.
Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan.
Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial merupakan hal penting untuk diwujudkan. Daerah dengan kelengkapan sistem infrastruktur yang baik cenderung memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang juga lebih baik. Dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur ini merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.
Infrastruktur sebagai Modal Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan social overhead capital.
Perluasan infrastruktur tidak hanya seperti modal yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan menambah stok dari modal saja, melainkan sekaligus meningkatkan produktivitas perekonomian dan taraf hidup masyarakat luas.
Dalam Teori Wagner, dijelaskan mengenai bagaimana relasi antara infrastruktur sebagai modal pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori ini menjelaskan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengeluaran pemerintah terdapat keterkaitan positif untuk pembangunan infrastruktur.
Pengeluaran pemerintah dikatakan akan tumbuh lebih cepat dari GDP melalui pembangunan infrastruktur. Ini artinya, elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap GDP bisa lebih besar dari satu. Ketika pendapatan perkapita mengalami peningkatan, maka pengeluaran pemerintah secara relatif juga akan meningkat.
Asumsi dari teori Wagner ini diambil dari pengamatan empiris yang dilakukan pada negara-negara maju. Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah cenderung akan meningkat guna membiayai tuntutan masyarakat akan kemudahan mobilitas demi mendukung akses kegiatan ekonomi.
Pembiayaan Fasilitas Infrastruktur
Untuk bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai, tentu dibutuhkan dana atau pembiayaan. Pembiayaan fasilitas infrastruktur ini umumnya dibiayai dengan dana publik. Namun, tidak setiap negara memiliki dana publik yang cukup untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan ekonominya.
Umumnya proyek infrastruktur dihitung dengan menggunakan rumusan Cost Benefit Analysis. Jadi, pembangunan infrastruktur memang tidak seharusnya dijalankan secara serampangan asal jadi. Harus ada analisis tertentu demi memastikan efektivitas dari pembangunan infrastruktur yang ada. Selain itu, penentuan skala prioritas dengan menyesuaikan pendanaan yang ada juga merupakan hal penting.
Kondisi ini membuat estimasi eksternalitas serta menghitung estimasi produktivitas infrastruktur menjadi perkara sukar. Jika berdasarkan pada pendapat The World Bank, dalam Internal Rate of Return, efektivitas produktivitas infrastruktur dalam proyek-proyek sektor telekomunikasi, ± 20 persen per tahun, listrik sebesar 11 persen dan pembangunan jalan sebesar 29 persen. Nilai ini kurang lebih sama dengan sektor swasta.
Ragam infrastruktur memang ada banyak dan masing-masing infrastruktur mempunyai pola tersendiri dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Karena adanya perbedaan implikasi inilah, maka terdapat pula perbedaan dalam kebijakan dalam menentukan jenis dan investasi yang disalurkan.
Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pasar cenderung menyediakan modal untuk merespon sinyal dari harga yang menggambarkan keuntungan privat dengan mengabaikan eksternalitas. Ketika eksternalitas yang besar terjadi, maka dibutuhkan intervensi pemerintah agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara efisien.
Pengadaan infrastruktur dapat ditentukan melalui berbagai kebijakan dan pertimbangan tertentu. Secara sederhana, pengadaan infrastruktur ini merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan, serta ditambah kebijakan publik.
Kendala Utama dalam Pengadaan Infrastruktur
Sekalipun manfaatnya dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat begitu besar, akan tetapi pengadaan infrastruktur tidak serta merta akan dapat diupayakan dengan mudah. Ada banyak kendala yang mungkin harus dihadapi dalam usaha-usaha pengadaan infrastruktur ini.
Kendala dalam pembangunan infrastruktur secara umum ada dua, yakni adanya kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (market failure), dan yang kedua adalah terkait aspek pembiayaan. Pengadaan infrastruktur jelas membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Padahal, hasil dari infrastruktur tidak bisa dinikmati secara langsung dalam jangka waktu singkat.
Pengadaan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Karena jangkanya yang panjang, selalu ada kemungkinan terjadinya kegagalan pasar. Hal ini membuat efektivitas infrastruktur kadang jadi kurang maksimal.
Kaitan Kebijakan Publik dengan Pembangunan dan Infrastruktur
Dalam pengadaan infrastruktur, boleh dikatakan bahwa kebijakan publiklah yang memainkan peran besar. Peranan kebijakan publik ini terjadi lantaran tidak adanya mekanisme harga yang jelas pada pengadaan infrastruktur.
Adapun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterprestasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan (income elasticity of demand) karena biaya infrastruktur yang dapat berbeda di masing-masing negara.
Data dari The World Bank sendiri menunjukkan bahwa biaya pembangunan jalan di negara dengan pendapatan menengah, hanya kurang lebih 2/3 dari negara kaya dan negara miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hubungan GDP per kapita dengan infrastruktur tidaklah sederhana.
Kaitan antara dua hal ini merupakan hasil interaksi kompleks yang lebih dari sekedar penawaran dan permintaan. Selain itu, pengeluaran dana bagi pembangunan infrastruktur juga merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.
Negara - negara berkembang misalnya rata-rata melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur baru sebesar US$ 200 milyar per tahun. Nilai ini ± 4 persen dari output nasional serta 1/5 dari total investasi. Namun, dampak investasi yang diharapkan sangat besar ini justru menunjukkan performa infrastruktur yang sering mengecewakan.
Salah satu penyebab dari buruknya performa infrastruktur dan ketidakefektivan infrastruktur ini terletak pada kesalahan dalam pengalokasian dana. Hal ini seperti yang biasanya dilakukan adalah dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur baru, sementara tidak ada perawatan terhadap infarstruktur yang telah ada. Padahal, tingkat perawatan yang minim ini adalah hal penting.
Sebagai contoh, tingkat efektivitas tenaga listrik yang dibangun di negara-negara berkembang hanya 60 persen dari kapasitas terpasangnya. Padahal, optimalnya dapat mencapai 80 persen. Hal ini terjadi akibat perawatan yang buruk. Perawatan yang buruk inilah yang mengurangi jasa pelayanan serta meningkatkan biaya bagi penggunanya.
Dampak Pembangunan Infrastruktur yang Buruk
Ketika infrastruktur rendah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini dapat menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Pada akhirnya, kondisi ini akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat secara masif.
Contoh nyata, perusahaan-perusahaan yang merasa biaya produksinya melambung akibat buruknya infrastruktur akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Alhasil, kesempatan kerja akan berkurang. Akses terhadap produk berkualitas juga akan berkurang. Begitu pula tetesan-tetesan ekonomi juga akan macet.
Karena itulah, keberadaan infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi. Infrastruktur juga merupakan pra-kondisi yang sangat dibutuhkan untuk dapat menarik akumulasi modal sektor swasta.
Ketiadaan infrastruktur yang baik dapat mengurangi produktivitas dan menambah biaya produksi. Dalam hal ini infrastruktur jalan adalah infrastruktur yang berperan paling strategis terutama pada tahap awal proses pembangunan suatu negara atau daerah. Sebab, ketersediaan jalan tidak hanya berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi semata, melainkan juga mendorong ketersediaan dari berbagai jenis infrastruktur lain seperti pembangunan jaringan infrastruktur listrik, jaringan telepon, irigasi, pipa air bersih, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan infrastruktur lainnya.
Bisa dibilang, hampir tidak mungkin untuk bisa menyediakan aneka infrastruktur ini tanpa didahului dengan pembangunan jaringan jalan. Sebab, jaringan jalan inilah yang mempermudah distribusi peralatan untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur.
Sekalipun pengaruh pembangunan infrastruktur dikatakan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi secara nyata perannya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masih menjadi tanda tanya. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang dikatakan tidak selalu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan sosial.
Pendapat ini didukung oleh Laporan Bank Dunia bertajuk Reshaping Economic Geography (2009) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa infrastruktur tidak memiliki korelasi cukup kuat dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah, yang terjadi di Brazil, Ghana, India, Meksiko, Rusia, dan Uganda.
Dari laporan inilah, diketahui pula bahwa pembangunan infrastruktur tidak senantiasa memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di negara-negara tersebut.
Referensi:
- Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Canning, David. 1999. Infrastucture’s contribution to Aggregate Output”. World Bank Policy Research working paper No.2246.
- Prasetyo, R.B. 2008. Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi. Bogor : Skripsi Sarjana Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.
- 2000. Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat.
- Yanuar, R. 2006. Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia. Bogor : Tesis pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Materi lain:
